Cari

Ayom News

Inspirasi Anak Indonesia

KOMNAS ANAK & KPU JALIN KERJASAMA LINDUNGI ANAK DARI KEGIATAN POLITIK

Jakarta, 13/02/2013Audiensi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuahkan hasil yang sangat menggembirakan bagi upaya perlindungan anak dari eksploitasi politik.

Hadir pada pertemuan tersebut dari Komnas PA; Seto Mulyadi (Ketua Dewan Pembina), Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum) dan Samsul Ridwan (Sekretaris Jenderal). Sementara dari pihak KPU diterima oleh  Husni Kamil Manik (Ketua KPU), Hadar Nafis Gumay (Komisioner KPU),  Juri Ardiantoro (Komisioner KPU).  Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 1 jam diruang kerja ketua KPU tersebut sangat dinamis dan kekeluargaan. Hampir semua usulan Komnas PA disambut positif oleh KPU dan segera akan ditindak lanjuti secara kelembagaan. “kami menyambut baik usulan Komnas PA terkait dengan larangan pelibatan anak pada pemilu, kita akan tindak lanjuti dalam bentuk konsensus atau pembuatan aturan yang nantinya dikirim ke semua KPU daerah”, kata Ketua KPU Husni Malik Manik. Lebih lanjut ia bahkan mengusulkan adanya kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu, Komnas PA dan Partai Politik Peserta Pemilu “kita akan inisiasi untuk membuat kesepakatan bersama antara KPU, Komnas PA, Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu, yang substansi  perlindungan anak kita minta teman-teman dari Komnas PA untuk menyiapkannya” lanjutnya.

Tawaran ketua KPU tersebut sangat disambut baik Komnas PA, “kita berterima kasih kepada KPU yang telah ikut memperhatikan nasib anak-anak. Walaupun UU no. 8 tahun 2012 tentang Pemilu tidak mengatur secara detil tentang hal ini, akan tetapi UU Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002 sangat tegas dalam masalah ini, terutama tertuang pada pasal 5 (a) dan pasal 87. Komnas PA akan segera menyiapkan substansinya, dan secara teknis koordinasi akan dilakukan oleh saudara Sekjen Komnas PA kepada KPU” ujar Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas PA.

Adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan antara Komnas PA dengan KPU pada saat itu, antara lain;

  1. KPU akan segera mengundang dan menfasilitasi Komnas PA, Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat konsensus atau kesepakatan bersama terkait dengan larangan pelibatan anak-anak pada kegiatan pemilu
  2. KPU bersama Komnas PA akan melakukan program kerjasama tentang pendidikan demokrasi bagi anak-anak sebagai pemilih pemula
  3. KPU akan menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang larangan pelibatan anak pada kegiatan pemilu kepada partai politik peserta pemilu dan KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota

Sementara itu sekjen Komnas PA, Samsul Ridwan menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian road show Komnas PA kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. “ini merupakan bagian dari road show kami kepada penyelenggara pemilu. Hari ini Komnas PA beraudiensi ke KPU, selanjutnya kami juga akan melakukan audiensi dengan Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia. Karena hasil pantauan selama ini kami temukan adanya sejumlah kampanye politik baik melalui media maupun langsung yang menggunakan anak-anak sebagai obyek untuk menaikkan popularitas calon atau partai politik tertentu” kata Samsul Ridwan.  (Sephin dan Meli)

IMG_3665 IMG_3680 IMG_3691


Himbauan Komnas Anak terhadap Penanggulangan Bencana di Indonesia

Awal tahun 2013 Indonesia disambut berbagai jenis bencana yang terjadi dimana-mana, banjir, gempa, angin, konflik sosial dan lain-lain.

Puluhan ribu anak-anak menjadi korban dan bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Pasal 59, 60, 61, 61 UU Perlindungan Anak nomor 23/2002 menyebut anak-anak ini sebagai Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), sedang UU Penanggulangan Bencana nomor 24/2007 anak-anak ini dikategorikan sebagai kelompok rentan (pasal 48, 55).

Karena kekhususan dan kerentanannya harusnya ada kebijakan penanganan dan perlindungan anak korban bencana secara khusus. Namun kenyataannya sampai sekarang kita belum memiliki standar khusus dalam menangani anak-anak ini.

Model pelayanan dan perlindungannya masih diandaikan seperti kelompok korban lainnya. AKibatnya justru pada praktek di lokasi bencana, anak-anak mengalami berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, tidak terpenuhi hak dasarnya seperti; makanan-minuman yang ramah anak, kesehatan, pendidikan, waktu luang untuk bermain dan waktu istirahat yang cukup.

Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak, mendesak;
1). Pemerintah segera membuat standar pelayanan khusus bagi anak korban bencana;
2). Merestrukturisasi Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia dengan menambah Unit/Desk Khusus Perlindungan Anak;
3). Memprioritaskan isu perlindungan anak sebagai program kerja strategis pada setiap tahun.

Jakarta, 23 Januari 2013.
Samsul Ridwan
Sekjen Komnas Perlindungan Anak

MARI BEBASKAN ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL

Anak Indonesia membutuhkan NURANI ANDA… Dukung kami dengan menandatangani petisi online untuk mendesak pemerintah bebaskan anak dari kekerasan seksual dengan cara klik link berikut :

http://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-sby-dpr-ri-kapolri-kemenkumham-kpp-pa-bebaskan-anak-dari-kekerasan-seksual

Kemudian isi kolom sebelah kanan, nama, email, negara, kode pos dan klik Sign. Terimakasih

RI, Contoh Lemahnya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Jakarta – Satu lagi, anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. RI (11), bocah pemulung dari Pulo Gebang, Jakarta Timur harus menghembuskan nafas terakhir di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur setelah koma akibat luka parah dari kekerasan yang dialaminya.

Bocah ini diduga mendapatkan kekerasan seksual dan kemaluannya mengalami luka cukup parah. Alat Kelamin korban mengalami luka parah yang diduga dilakukan pelaku berulang ulang.

Namun, sayangnya hingga dia harus meninggalkan dunia ini, pelaku tindak kekerasan ini belum diketahui.

Untuk itu, harus ada gerakan solidaritas berupa dukungan terhadap keluarga korban dalam upayanya untuk mencari keadilan agar dapat menjerat pelaku.

Gerakan moral ini sekaligus juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menseriusi laporan yang dibuat oleh Orang Tua korban dan menghukum pelaku seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera agar tidak ada lagi RI yang lain.

Aksi Solidaritas ini juga menuntut Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Dimana, Pemerintah harus segera melakukan amandemen UU Perlindungan Anak mengenai ketentuaan pidana kekerasan seksual dari ancaman hukuman maksimal 15 tahun, menjadi 20 tahun minimal dan maksimal seumur hidup.

Untuk itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengajak seluruh kalangan dan komunitas yang peduli dengan kepentingan terbaik untuk anak, guna bersama-sama melakukan aksi solidaritas yang akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia kemudian Long March menuju Monas.

Mari kita bersama-sama membuat sebuah gerakan untuk menyuarakan adanya jaminan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan amndemen UU PA agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Anak-anak Yatim Piatu dan Anak Jalanan Antusias Ikuti Acara Buka Puasa Bersama dengan Komnas Anak

Bertempat di halaman sekretariat Komnas Anak di Jl TB Simatupang pasar Rebo, kegiatan buka puasa bersama diselenggarakan dengan cukup meriah. Anak-anak yang diundang oleh Komnas Anak untuk ikut dalam kegiatan tersebut berasal dari enam yayasan panti asuhan anak seperti Yayasan Bina Mandiri (Depok), Yayasan An Nur (Depok), Panti Ahusah Pengayoman (Ceger, Jakarta Timur), serta satu rumah singgah anak jalanan di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Acara berlangsung sangat meriah yang dimulai dari bermain dan belajar oleh Kak Henny. Dengan gaya yang enerjik dan interaktif anak-anak yang hadir diajak bergoyang dan bernyanyi, juga diselingi permainan seru dengan hadiah yang menarik untuk anak-anak. Kak Setopun tidak mau kalah menghibur, Beliau dengan piawai dan jenaka bermain sulap yang membuat kagum anak-anak yang hadir.

Image

Acara makin meriah dengan hadirnya artis sinetron Yuki Kato yang ikut meramaikan suasana dengan Kak Henny. Dan pada acara puncak menjelang azan magrib, Band Armada menghibur peserta acara dengan membawakan lagu2 hits mereka secara akustik.

Image

Vokalis Armada, Rizal melalui management menyambut positif ajakan Komnas Perlindungan Anak ini. Menurutnya, anak Indonesia, utamanya pekerja anak harus mendapat perhatian dari semua kalangan.

“Hari ini bukan hanya adik-adik saja yangg berbahagia, tetapi kami semua. Semoga di lain kesempatan, kami bisa bermain dan bernyanyi bersama kembali,” kata vokalis Armada Band, Tsandi Rizal Adi Padana.

Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait mengaku menggelar buka puasa bersama ini untuk berbagi kebahagiaan. “Kami ingin anak-anak yang kurang beruntung ini senang,” kata Arist. Selain acara buka puasa bersama, pada saat bersamaan Komnas Anak juga mengumumkan kerjasama dengan KIDZ Gourmet dalam penggalangan dana masyarakat untuk program PELUK Anak Indonesia, dimana KIDZ Gourmet akan mendonasikan Rp 500,-/paket katering yang terjual kepada program PELUK.

Image

Selain KIDZ Gourmet yang mendukung kegiatan ini adalah Garuda Food, Unilever, X System dan Lions Club. Ini adalah bukti kepedulian mereka akan masalah anak Indonesia. Pada acara itu, juga hadir Direktur Kesejahteraan Sosial Anak pada Kementerian Sosial, Nahar, S.H., M.Si.

Image

INTERVENSI INDUSTRI ROKOK, KEJAHATAN TERHADAP HAK KESEHATAN ANAK DAN PEREMPUAN

Siaran Pers

Untuk Segera Diterbitkan

Jakarta, 28 Mei 2012, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)  bersama Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender dan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), menolak Intervensi industri rokok dalam bentuk apapun. Karena Intervensi   industri rokok[i]  telah membuat pemerintah Indonesia “tidak berdaya “. Karena itulah, hingga saat ini Indonesia  tidak memiliki kebijakan atau regulasi  pengendalian tembakau yang kuat untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Akibatnya, 163.923.599 anak-anak dan perempuan yang merupakan 68 % dari jumlah penduduk Indonesia[ii] berpotensi tidak mendapat perlindungan dan kepastian atas hak kesehatannya. Karena  anak[iii] dan perempuan[iv] merupakan kelompok rentan yang memiliki posisi tawar yang rendah dalam menghadapai taktik pemasaran industri rokok dan  para perokok aktif[v].

Dengan terus-menerus memperbaharui taktiknya, industri rokok menjadikan anak dan perempuan  sebagai targetnya dengan membangun image positif terhadap produknya, melalui iklan, promosi, sponsor dan kegiatan CSR. Industri rokok menerapkan strategi tertentu sesuai sasarannya, untuk  anak dan remaja, diasosiasikan dengan sikap kritis, bebas, setia kawan, keren, petualangan, macho dan pemberontakan. Sedangkan untuk perempuan diasosiasikan dengan langsing, trendy, glamour, mandiri, dan modern.

Karena itu tak heran kalau pada tahun 2010 BPOM mengawasi 26.410 iklan rokok, yang terdiri dari  6.586 iklan di media elektronik, 18.419 iklan media luar ruang dan 1.405 iklan di media cetak. Sementara itu Komnas PA memantau 1042 kegiatan yang disponsori industri rokok dan berbagai kegiatan CSR yang ditujukan kepada anak dan perempuan, seperti beasiswa dan  koperasi perempuan.[vi]

Situasi ini  meningkatkan jumlah perokok anak dan perempuan di Indonesia. Jumlah perokok aktif perempuan mengalami peningkatan 4 kali lipat, pada tahun 1995 ada 1,1 juta  perokok perempuan meningkat menjadi 4,8 juta pada tahun 2007. Sementara perokok anak usia 10 -14 tahun meningkat  6 kali lipat, pada tahun 1995 sejumlah 71.100 orang meningkat menjadi 426.200 pada tahun 2010.[vii]

Hal ini akan terus memprihatinkan, apabila pemerintah dan para pengambil kebijakan tidak segera melawan dan menolak intervensi industri rokok dalam penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat, maka anak-anak dan perempuan akan terus dikorbankan.

Sesungguhnya masyarakat mendukung agar pemerintah lebih berwibawa dan kuat dalam menghadapi intervensi industri rokok. Pada tanggal 22 Mei 2012, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengeluarkan : DEKLARASI JAKARTA https://komnaspa.wordpress.com/2012/05/23/deklarasi-jakarta/ , sebagai dukungan masyarakat kepada pemerintah untuk melindungi Kebijakan Kesehatan Publik dari intervensi industri rokok demi melindungi dan  menyelamatkan generasi mendatang.

Karena itu, sekali lagi melalui konferensi pers ini, Komnas Perlindungan Anak bersama Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender dan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), menyuarakan kembali dukungan kepada  pemerintah Indonesia dan para pengambil kebijakan agar:

  1.  Menolak segala bentuk intervensi industri rokok, karena industri rokok bukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kebijakan kesehatan publik. Dan tujuan industri rokok (meningkatkan penjualan rokok) bertentangan dengan tujuan kebijakan kesehatan publik, yaitu menurunkan konsumsi rokok.
  2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya adu domba antar kelompok masyarakat, antara misi perlindungan kesehatan dengan hak hidup petani tembakau
  3. Berpihak kepada hak kesehatan masyarakat, terutama anak dan perempuan yang merupakan kelompok rentan.
  4. Segera mengeluarkan regulasi yang memberi perlindungan bagi perempuan dan anak dari bahaya zat adiktif rokok.

 

Demikianlah press release ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

 

Hormat kami

 

Komisi Nasional Perlindungan Anak : Arist Merdeka Sirait, Seto Mulyadi

 

Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender  : Sri Pangastuti drg, mppm

 

Wanita Indonesia Tanpa Tembakau : Zeby Febrina



[i] Beberapa contoh intervensi industri rokok  di Indonesia :  hilangnya ayat 113 Pasal 2 UU Kesehatan, surat HM. Sampoerna ke DPR RI, permintaan industri rokok dilibatkan dalam pembahasan RPP, menggugat UU Kesehatan dan Peraturan Daerah tentang KTR, penggunaan petani sebagai front group, berbagai kegiatan tanggung jawab social perusahaan (CSR) dengan melibatkan pejabat dan instansi pemerintah.

[ii]Diolah dari data BPS 2010

[iii] “Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja..” (Laporan Peneliti Myron E. Johnson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Phillip Morris)

[iv] “  Laki-laki lebih menggambarkan dunia rokok masa lalu daripada pasar hari esok. Perempuan dan gadis remaja adalah yang kita tuju sebagai sasaran pasar hari esok” (Dokumen BAT No.AQ1121,400477642-655, )

[v] Analisis Promkes Kemenkes RI[v]  menunjukkan prevalensi perokok pasif di Indonesia sebesar 48,9% atau 97.560.002 penduduk, yaitu pada laki-laki 31,8% dan pada perempuan 66%. Prevalensi perokok pasif  pada balita sebesar 69,5%, pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 70,6%, dan pada 10-14 tahun sebesar 70,4-70,7%. Pada kelompok umur 15 tahun ke atas prevalensi perokok pasif pada perempuan tetap tinggi yaitu berkisar antara 68,8 %. Pada perempuan berstatus kawin prevalensi perokok pasif cukup tinggi pada yaitu 70,4%, juga pada yang berstatus belum kawin sebesar 66,9%, sedangkan pada yang berstatus cerai sebesar 40,6%. (http://www.promosikesehatan.com/?act=article&id=40)

[vi]  Taktik Industri rokok menggiring anak merokok : Hasil pemantauan iklan, promosi, sponsor dan kegiatan CSR industri rokok, Komnas Perlindungan Anak, 2012

[vii] Factsheet Konsumsi Rokok Meningkat, Rumah Tangga Termiskin Terjerat Dan Alternatif Solusinya, Lembaga Demografi, FE-UI

 

Gara-gara Rokok, Kesehatan 89 Juta Anak Terganggu : Komnas PA Gugat Pemerintah dan Produsen Rokok

Ancaman dampak asap rokok rokok masih terus menghantui. Diantaranya dirasakan oleh Komnas Perlindungan Anak (PA). Mereka memperkirakan kesehatan 89 juta jiwa anak-anak mulai rusak akibat menjadi perokok aktif maupun pasif. Gugatan hukum siap mereka tembakkan untuk pemerintah dan produsen rokok.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, saat ini ada 89 juta keluarga perokok. Dia memperkirakan, jika setiap keluarga tadi memiliki satu anak, berarti ada 89 anak yang kesehatannya terancam rusak akibat menghirup asap rokok.

Kasus ini menuntut tanggung jawab produsen rokok dan pemerintah. Arist berpendapat, dua pihak tadi memiliki berperan di balik fenomena mulai banyaknya gangguan kesehatan akibat rokok yang dialami anak-anak.

Untuk mempertajam gugatannya itu, Arist dan kawan-kawan di Komnas PA sedang mengoleksi kasus-kasus kesehatan anak. “Sementara kami mendapatkan 20 kasus yang paling menonjol,” katanya. Dari seluruh kasus tersebut, gangguan kesehatan paling banyak adalah paru-paru. Dia menarget gugatan ini sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhir Mei mendatang.

Khusus untuk produsen rokok, Arist mengatakan menanggung tanggung jawab paling besar. Dia menganalisa, iklan-iklan rokok saat ini sudah mulai menggiring terciptanya perokok-perokok pemula. Kemunculan perokok-perokok baru ini mulai dipupuk sejak remaja bahkan anak-anak.

Tujuan dari iklan yang berbau regenerasi perokok ini, menurut Arist sangat membahayakan. Regenrasi ini menurutnya dilakukan untuk menggantikan perokok-perokok yang sudah mulai mati karena menderita penyakit akibat asap rokok.

Sedangkan untuk pemerintah, Arist mengatakan tidak ada konsistensi. Dia menyebutkan, program kawasan tanpa rokok (KTR) yang sering digaungkan masih belum efektif. Dia berharap, jika benar-benar diterapkan KTR ini berlaku mulai dari rumah. “Anak-anak juga jangan sampai terpapar asap rokok ketika berada di rumah,” katanya.

Dia juga mendesak pemerintah untuk lebih ketat mengatur peredaran rokok. Diantaranya tidak dijual secara terbuka di kios-kios. Mudahnya orang dewasa mendapatkan rokok ini menurutnya bisa dicontoh anak-anak. Dengan uang saku yang mereka miliki, bisa untuk membeli rokok walaupun hanya sebatang.

Puncak dari gugatan tersebut, Arist meminta rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengendalian tembakau bisa segera disahkan. Dia mengatakan, RPP ini terus ngendon di pemerintah karena terjadi tarik ulur antara produsen rokok dengan pemerintah.

Dia menilai tarik ulur pengesahan RPP tentang pengendalian tembakau ini membuat opini masyarakat terpecah. Di satu sisi dimunculkan opini jika RPP ini digedok makan akan mengancam kesejahteraan petani tembakau. Sementara di sisi lain, opini RPP ini menjadi alat pengendali dampak kesehatan akibat tembakau juga masih kuat.

Sumber : jpnn.com

Industri Pariwisata Belum Ramah Anak

Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membangun infrastruktur industri pariwisata di Indonesia, yang dinilai belum belum ramah anak.

“Hingga saat ini saya belum melihat pariwisata di Indonesia yang ramah anak. Karena beberapa ciri-ciri pariwisata ramah anak belum sepenuhnya terpenuhi, seperti diantaranya kawasan pariwisata yang belum terbebas dari eksploitasi seksual komersial anak,” ujar Sofyan Farid Lembah, Ketua Komisi Penguatan Lembaga dan Kerjasama Antar Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak, Selasa (15/05/12) kepada Inilah.Com

Selain itu, lanjutnya, belum adanya kawasan tanpa asap rokok dikawasan pariwisata dan satu hal yang terpenting adalah belum adanya kawasan pariwisata yang memenuhi kebutuhan anak untuk mendorong proses tumbuh kembangnya anak.

Untuk membangun pariwisata yang benar-benar ramah anak, kata Sofyan, Pemerintah perlu menyusun master plan konsep pariwisata ramah anak yang menjadi pedoman nasional tanpa menghilangkan kearifan lokal masyarakat setempat.

Yang kedua adalah perlunya melakukan kajian-kajian dampak pengembangan pariwisata terhadap proses tumbuh kembang anak.

Ketiga membangun sarana dan prasana kebutuhan anak di kawasan pariwisata yang mampu mendorong proses kreativitas dan media pembelajaran serta pendidikan bagi perkembangan anak.

“Satu hal yang terpenting dan harus mendapatkan fasilitasi dari negara adalah perlunya negara mendengarkan suara dan pendapat anak untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan pariwisata ramah anak sekaligus memberikan penghargaan hak partisipasi anak bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia,” tandas Sofyan.

Sumber : Inilah.com

QUO VADIS IMPLEMENTASI RESTORASI JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM

H. Sofyan Farid Lembah (Komisioner Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Antar Lembaga, Komnas Perlindungan Anak)

Persoalan penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum mengemuka dalam perbincangan publik ketika kasus Pencurian Sendal Jepit yang diduga dilakukan AAL (15 tahun) memasuki proses hukum di Pengadilan Negeri Kelas I Palu di awal tahun 2012. Kasus yang menimpa siswa salah satu SMK ternama di kota Palu ini sontak menjadi pergunjingan baik di masyarakat dan Media Nasional bahkan beberapa media Internasional seperti Al Jazirah, CNN dan Herald Tribune di Amerika menjadikan berita ini dalam headline pemberitaannya. Rakyatpun melawan dan pemerhati anak menjerit.

Bagaimana tidak? Rasa keadilan masyarakat benar-benar terusik, publik tahu masih banyak tersangka koruptor belum diseret ke meja hijau dan bahkan banyak pula diantaranya dibebaskan. Mengapa kasus kecil pencurian sandal Eiger sebesar ± 30.000 rupiah ini justru harus diseret sampai ke meja hijau dimana ancaman hukuman 3-5 tahun penjara menanti pelajar naas ini. Bahasa hukumnya tentu seorang pencuri harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi apa iya kasus ini demikian adanya?

Terlebih kemudian banyak keganjilan terungkap bukan hanya soal merk sandal yang berbeda dengan barang bukti merk Ando yang diajukan jaksa penuntut umum, prosedur pengajuan kasus ini hingga sampai ke Pengadilanpun patut dipertanyakan. Bahkan adanya kasus penganiayaan sebelumnya oleh dua oknum polisi terhadap AAL dalam proses pemeriksaan menambah keganjilan kasus ini. Apa yang salah dalam kasus ini?

Gerakan “100 sandal Untuk Keadilan” yang kemudian digerakkan seluruh elemen masyarakat Internasional dari Palu, Solo, Jogya, Nabire, Padang Panjang, Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya bahkan hingga ke Boston, Michigan, Texas, London, dan Paris juga Tokyo serta Hongkong tidak lain sebagai bentuk keprihatinan dan tuntutan dunia atas perlakuan salah Negara terhadap kenakalan Anak-anak yang tidak semestinya harus menanggung beban hukum atas perilaku yang belum tentu dilakukannya. Kasus ini akhirnya mengantar kita untuk lebih khusus dan peduli soal perlindungan dan penanganan Anak Bermasalah atau Berhadapan dengan Hukum atau bisa juga disebut Anak Berkonflik Dengan Hukum disingkat ABH.

Dalam kepustakaan hukum, ABH disebutkan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah :

  1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
  2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Apong Herlina menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

1)    Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

2)    Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum tang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau

3)    Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

1)    Pelaku atau tersangka tindak pidana;

2)    Korban tindak pidana;

3)    Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan prilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. (Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004)

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Kenakalan anak (juvenile delinguency) secara etimolgis Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinguency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. (Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Editama, 2006)

Oleh Apong Herlina ditambahkan bentuk kenakalan ini dikategorikan dalam dua hal :

1)    Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala prilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.

2)    Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala prilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Lebih terinci kenakalan anak ini bisa berbentuk :

1)     Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;

2)     Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

3)     Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;

4)     Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;

5)     Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggangu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

6)     Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya;

7)     Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;

8)     Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

9)     Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnnya yang kriminal sifatnya;

10)  Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;

11)  Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;

12)  Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;

13)  Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

14)  Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;

15)  Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoical) dan ledakan maningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;

16)  Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Terhadap ABH ini Pasal 59 juncto Pasal 64 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya telah menegaskan dimana Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya :

  1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  3. Penyediaan saranadan prasarana khusus khusus;
  4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sebelumnya pula ditegaskan dalam Pasal 16, 17 dan 18 khusus Anak sebagai Pelaku dalam ABH disebutkan:


Pasal 16

(1)   Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2)    Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3)    Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1)  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

      a.  mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

      b.  memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

            hukum yang berlaku; dan

      c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak

           memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2)  Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.


Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Materi muatan ketentuan-ketentuan di atas, pada akhirnya membutuhkan langkah-langkah kongkrit Pemerintah utamanya para penegak hukum mengingat persoalan perlindungan anak dengan cluster perlindungan khusus atau Children in need of Special Protection (CNSP) membutuhkan langkah-langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar system peradilan pidana (Criminal Justice System). Kebijakan ini disebut dengan kebijakan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Terhadap Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal tentunya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Sebagaimana diketahui ujung tombak pelaksanaan keadilan restoratif berada pada pihak kepolisian dimana dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas Tri Brata yakni ; Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan Pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 18 ayat (1) huruf L Jo. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Jo. TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.” suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak (TR Kabareskrim).

Kedua bentuk pengaturan ini dikuatkan lagi beberapa peraturan internal kepolisian lainnya seperti PERATURAN KAPOLRI NO.8 THN 2009 TTG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI.jo. TELEGRAM KAPOLRI NO. POL. : TR/1124/XI/2006 TGL 16 NOPEMBER 2006 TTG PEDOMAN PENANGANAN DAN PERLAKUAN THD ANAK BERHADAPAN HUKUM.jo. TELEGRAM KAPOLRI NO. POL. : 395/DIT.I/VI/2008 TGL 9 JUNI 2008 TTG PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM.Jo SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : B/2160/IX/2009/BARESKRIM TGL 3 SEPTEMBER 2009 TTG PEDOMAN PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM Jo. SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : STR/29/I/2011 TGL 11 JANUARI 2011 TTG SOSIALISASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TTG PERLINDUNGAN ANAK & REHABILITASI ANAK BERHADAPAN HUKUM.

Keseluruhan pengaturan tersebut kemudian lebih dikuatkan lagi dengan adanya 2 Surat keputusan bersama dengan beberapa kementerian terkait dengan penegakkan hukum yaitu lewat KEP. BERSAMA (KETUA MA, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, MENKUM & HAM RI., MENSOS RI, MEN PP & PERLINDUNGAN ANAK RI, NO. : 166/A/KMA/SKB/XII/2009 TTG PENANGANAN ANAK YG BERHADAPAN DGN HUKUM jo. KESEPAKATAN BERSAMA (MENSOS, MENHUKHAM, MENDIKNAS,MENKES,MENAG DAN KAPOLRI) NOMOR B/43/XII/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

Diharapkan adanya berbagai peraturan tersebut Pelaksananan diversi dan restorative justice bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari system peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Diversi sangat berhubungan dengan konsep restorative justice, dan dapat diterapkan apabila anak nakal mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak nakal, dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan. (Taufik Hidayat, Model Alternatif Penanganan Anak Konflik Hukum – 2006)

Hanya patut disayangkan, Negeri ini sangat hebat bila membuat sebuah peraturan dan kebijakan akan tetapi lemah dalam implementasi. Logisnya, kasus “Sendal jepit” mustahil terjadi bila seluruh pihak konsekuen mengaplikasikan berbagai peraturan dan kebijakan tersebut di atas utamanya “ketidak seriusan” pihak kepolisian dalam mengembangkan penanganan berbasis keadilan restoratif tersebut. Secara sosiologis, Soerjono Soekanto telah mengingatkan bahwa penegakkan hukum itu sangat bergantung pada faktor-faktor pendukungnya. (Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, 1983)

Hukum yang bagus tidaklah cukup bila tidak diikuti oleh efektif bekerjanya Penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana yang diperintahkan aturan, kesadaran hukum masyarakat dan dukungan budaya masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam implementasi keadilan restoratif terhadap perlindungan dan penanganan ABH.

Beberapa kelemahan di daerah ini dalam penerapan keadilan restoratif tersebut antara lain :

Aspek Hukum:

  1. Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak masih belum tegas tentang pelarangan pidana penjara anak. Lapas Anak bukanlah tempat yang layak bagi ABH sekalipun;
  2. Perubahan KUHP hingga sekarang belum tuntas dilakukan perubahan terutama menyangkut soal pasal-pasal pemerkosaan dan pencabulan yang masih lemah dan bias gender dan bias PUHA (Pengarustamaan Perlindungan Hak Anak).

Aspek Penegak Hukum :

Pihak Kepolisian

  1. belum sepenuhnya percaya diri menggunakan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus-kasus ABH;
  2. Pihak Kepolisian baik di jajaran POLDA maupun Polres hingga Polsek belum membentuk Kelompok Kerja Penanganan ABH dan kurang melakukan sosialisasi internal;

Pihak Kejaksaan

  1. Kejaksaan Tinggi kurang mengefektifkan bimbingan dan pengawasan jalannya penuntutan terhadap ABH;
  2. Pihak Kejaksaan belum mengefektifkan kelompok Kerja Penanganan ABH an kurang melakukan sosialisasi internal soal ABH;

Pihak Kanwil Hukum dan HAM

  1. kurang melakukan diskusi rutin dan pelatihan serta sosialisasi internal soal penanganan ABH;
  2. Pihak Kakanwil Hukum & HAM perlu menetapkan kebijakan Pelayanan, Pembinaan, pembimbingan dan Perlindungan ABH;
  3. Pihak Kanwil Hukum dan HAM belum menerbitkan SE. & SOP penanganan ABH dengan Keadilan Restoratif;
  4. Pihak Kanwil Hukum dan HAM harus lebih mengefektifkan lagi pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya;
  5. Pihak Kanwil Hukum dan HAM belum membentuk Kelompok Kerja penanganan ABH;
  6. Pihak Kanwil Hukum dan HAM perlu meningkatkan terus kualitas pelayanan, penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan serta pendampingan terhadap ABH yang diputus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, anak yang dikembalikan kepada orang tua dan anak yang memerlukan bimbingan lanjutan (after care);
  7. Pihak Kanwil Hukum Dan HAM perlu meningkatkan kualitas perlindungan, pelayanan dan pembinaan terhadap ABH di RUTAN dan Lembaga Permasyarakatan (LP);
  8. Pihak Kanwil Hukum dan HAM perlu mengembangkan PUSDATIN tentang Data dan Registrasi Anak Didik Permasyarakatan, tahanan anak dan klien balai kemasyarakatan;
  9. Pihak Kanwil Hukum dan HAM belum optimal melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas Balai Kemasyarakatan dan Lembaga Permasyarakatan Anak tentang Diversi dan Keadilan Restoratif;
  10. Pihak Kanwil Hukum dan HAM perlu meningkatkan penyediaan Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana untuk pelayanan pemenuhan hak ABH;

Pihak Dinsos

  1. Belum menyiapkan pekerja sosial dan pendamping psikososial dalam pelayanan masalah sosial ABH bersertivikasi di Sulteng;
  2. Pihak Dinsos belum optimal mendorong & memperkuat peran keluarga, masyarakat serta LSM untuk peduli ABH;
  3. Pihak Dinsos belum menyusun Kebijakan, panduan dan pedoman SOP Perlindungan & Rehabilitasi Sosial penanganan ABH;
  4. Pihak Dinsos belum membentuk POKJA penanganan ABH dan masih kurangnya sosialisasi internal;
  5. Pihak Dinsos belum optimal memfasilitasi penjangkauan kasus ABH;
  6. Pihak Dinsos belum optimal melakukan advokasi sosial agar terciptanya diversi penyelesaian kasus ABH;
  7. Pihak Dinsos kurang berKoordinasi dengan BAPAS dalam memfasilitasi pendampingan psikososial selama proses peradilan sampai reunifikasi keluarga dan reintegrasi sosial;
  8. Pihak Dinsos belum mensosialisasikan dan mengembangkan model berbasis institusi, keluarga dan masyarakat;
  9. Pihak Dinsos belum membentuk Komite Perlindungan & Rehabilitasi Sosial ABH;

Pihak BPPKB

  1. Belum mempunyai rumusan kebijakan penanganan ABH termasuk pembuatan Panduan & Pedoman SOP penanganan ABH;
  2. Pihak BPPKB belum optimal melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, advokasi dan fasilitasi, termasuk mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan ABH;
  3. Pihak BPPKB belum membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
  4. Pihak BPPKB belum optimal melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi internal;
  5. Pihak BPPKB belum mengembangkan mekanisme pemantauan, analisis, evaluasi dan system pelaporan;

Pihak Dikjar

  1. Belum menetapkan kebijakan perlindungan ABH untuk memperoleh pendidikan dan alternative layanan pendidikan yang dibutuhkan ABH melalui pendidikan Formal, Nonformal dan Informal;
  2. Pihak Dikjar belum memfasilitasi pendidikan ABH di dalam dan di luar lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan sosial, LP Anak dan Rutan;
  3. Pihak Dikjar belum mengembangkan model pendidikan ABH di daerah Khusus;
  4. Pihak Dikjar belum menyediakan sarana dan prasarana dan tenaga untuk layanan pendidikan ABH;
  5. Pihak Dikjar belum mengembangkan model pelatihan untuk petugas & Tenaga pendidik dalam pendidikan ABH;
  6. Pihak Dikjar kurang berkoordinasi para pihak berkaitan dengan peserta didik yang diduga melakukan tindak pidana untuk tetap mengikuti pendidikan;

Pihak Dinkes

  1. Pihak Dinkes belum mempunyai kebijakan penetapan Standard Pelayanan Kesehatan Anak di LAPAS dan FUTAN;
  2. Pihak Dinkes perlu meningkatkan kualitas pembinaaan kesehatan anak melalui pelayanan di Tingkat Dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di Rumah Sakit;
  3. Pihak Dinkes belum optimal menyediakan biaya pengobatan melalui JAMKESMAS bagi ABH yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ABH yang berasal dari kelompok gelandangan, pengemis dan terlantar atas rekomendasi dinsos setempat;

Pihak Kanwil DEPAG

  1. Pihak Kanwil DEPAG belum mengembangkan dan menetapkan kebijakan perlindungan ABH untuk lingkungan pendidikan di bawah DEPAG;
  2. Pihak KAnwil belum menetapkan kebijakan alternative pelayanan pendidikan agama yang dibutuhkan ABH dalam bentuk formal, non formal dan informal;
  3. Pihak Kanwil Agama belum mengembangkan model pencegahan tidak kekerasan terhadap siswa selama dalam proses pendidikan di lingkungan Depag yang dapat mengakibatkan siswa melakukan tindak pelanggaran tata tertib sekolah atau tindak pelanggaran hukum;

Pada aspek penegak hukum ini, forum koordinasi lintas sektor belum optimal dilaksanakan utamanya lembaga di luar kepolisian, kejaksaan dan Hukum dan HAM. Masih tergambar bahwa sektor-sektor asyik berjalan sendiri tanpa adanya integrasi dan sinkronisasi program yang seharusnya dilakukan dan dibutuhkan dalam penanganan ABH.

Di Sulawesi Tengah, Naskah Kerjasama di tingkat Pusat belum ditindaklanjuti yang seharusnya dibuat Naskah Kerjasama serupa di tingkat Provinsi dan Kabupaten.Pakta Integrasipun perlu untuk dilakukan keseluruh instansi terkait tersebut yang pada akhirnya diperlukan untuk dijadikan pegangan ukuran kinerja dalam penanganan ABH.

Aspek Sarana dan Prasarana :

  1. Dijajaran PoLres di kabupaten/Kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Ruang Khusus Pemeriksaan untuk Perempuan dan Anak belum seluruhnya tersedia;
  2. Pusat-pusat Penanganan Trauma, Rumah Aman dan Shelter atau Rumah Singgah belum tersedia di 11 kabupaten/kota;
  3. Belum tersedianya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Sulawesi Tengah sebagai alternatif pengganti Lapas Anak yang lebih ramah anak;
  4. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan RPSA di Sulawesi Tengah.

Aspek Masyarakat :

  1. Masih adanya persepsi negative masyarakat terhadap ABH sebagai pelaku kejahatan yang tidak bisa membedakan dengan kenakalan anak/remaja;
  2. Kesadaran masyarakat kurang mendukung reintegrasi, reunifikasi keluarga dan rehabilitasi sosial bagi ABH;
  3. Pengucilan dan stigmatisasi atau labelisasi pelaku kejahatan terhadap ABH meski telah menjalani hukuman atau dijalaninya masa bimbingan lanjut (after care).

Aspek Budaya Masyarakat :

  1. Belum tergalinya model pembinaan berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat;
  2. Belum adanya model pembinaan ABH dengan pendekatan budi pekerti dan keagamaan.

Dari keseluruhan uraian di atas, jujur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan ABH di Sulawesi Tengah masih banyak menyimpan pekerjaan rumah. Hikmah di balik Kasus Sandal Jepit telah membuka banyak kekurangan yang pada gilirannya memunculkan banyak pertanyaan serius, “Apakah kita bersungguh-sungguh ingin menerapkan pendekatan keadilan yang restoratif? Lebih jauh lagi, Apakah ada dibenak pengambil kebijakan keseriusan untuk memajukan kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Sulawesi Tengah? Saat ini, masih berbekas dalam batin bahwa keadilan itu bukan milik orang kecil seperti AAL dan anak-anak lain yang mengalami musibah hukum. Mungkin Ada benarnya adagium, “bahwa Hukum itu tajam bagi si miskin tapi dia tumpul bagi si Kaya”.

Ketika anak-anak Indonesia memberi support kepada kawannya AAL yang masih menunggu penuh harap keadilan menyapanya, justru dengan pongahnya si Kaya Korup tertawa terbahak-bahak tak tersentuh hukum. Di sudut Masjid Terapung dibibir pantai Taman Ria terkirim do’a, “Ya Allah Yang Maha Perkasa hancurkan Batu Cadas dalam hati ini, bukalah bilik hati ini dan tanamkan kecintaan dan keadilan agar anak-anakku dibalik jeruji besi bisa tersenyum kembali….!!

Wassalam

Kampung Besar Palu, Akhir Maret 2012

Blog di WordPress.com.

Atas ↑