Oleh: Samsul Ridwan Sekjen Komnas Anak

Setiap tanggal 20 Nov dunia internasional memperingati hari bersejarah bagi anak-anak. 64 tahun silam, tepatnya tgl 20 Nov 1959 Majelis Umum secara resmi mengajukan Deklarasi Hak-hak Anak yang akhirnya disahkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal yg sama th 1989. 191 negara menandatanganinya. Ini sejarah baru jaminan perlindungan hukum pemenuhan hak-hak anak scr internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani juga meratifikasi KHA tgl 2 Sep 1990, melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agt 1990 sehingga tahun ini kita sudah lebih dari 23. Sampai sejauhmana implementasi pemenuhan hak-hak anak?

Indonesia terikat secara politis dan yuridis atas seluruh isi KHA. Pemerintah/negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak PBB secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan2 yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tsb.

Pertanyaannya adalah, apa kira-kira laporan berkala pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB? Meskipun setiap laporan bisa diakses melalui web..namun benarkah yang dilaporkan? Misalnya tentang hak anak atas pendidikan, kesehatan, jaminan hidup, bebas dari eksploitasi, tinggal bersama orang tua/keluarga, bahkan hak anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan (baca: kekejaman)?

Lalu bagaimana sesungguhnya pembagian peran antar lembaga negara dlm pemenuhan hak-hak anak, bagaimana pembagian peran pemerintah pusat dg pemerintah daerah. Kok sepertinya kasus pelanggaran hak-hak anak setiap hari kian banyak dengan baragam bentuknya? Hari ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) memperingatinya dg menggelar refleksi dan catatan pelanggaran hak anak. Th 2013 hingga okt tercatat 2.792 kasus masuk laporan, 1.424 kasus kekerasan (52 persen kekerasan seksual anak). 229 tawuran antar pelajar, dll.

Iklan