Jakarta, 12 Juni 2013 Indonesia telah maratifikasi Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sejak tahun 2000 (no. 182) dan Konvensi ILO mengenai usia minimum memasuki dunia kerja (no. 138) tahun 1999. Dengan meratifikasi Konvensi 182 sudah semestinya semua pihak yang terlibat membuat komitmen untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Keberadaan pekerja anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak meliputi kesehatan optimal, kehidupan yang layak, hak pendidikan dan akses ke berbagai sumber informasi serta kesempatan bermain.

Dalam rangka Hari Dunia menentang pekerja anak Komnas Perlindungan Anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan South East Tobacco Control Alliance (SEATCA) meluncurkan buku “Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau: Studi Kasus di Kabupaten Sampang dan Probolinggo Jawa Timur” pada kesempatan ini dihadiri oleh Arist Merdeka Sirait (ketua Komnas Anak), Dr.Priyo Adi Nugroho (LPA Jatim – Penulis buku), dan Abdillah Ahsan (Lembaga Demografi UI). Dalam bukunya Priyono menuliskan bahwa pekerja anak usia 10-16 tahun yang sudah bekerja selama 1-3 tahun. Beberapa diantara mereka masih aktif sekolah SD dan SMP namun juga ada yang sudah drop out (DO) dari sekolahnya.

“Anak biasa bekerja 3-7 jam sehari sepulang sekolah hingga malam. Pekerjaan yang dilakukan anak pn sama dengan yang dilakukan orang dewasa seperti menanam, menyiram tanaman, menyemprot pestisida, memetik daun tembakau, mengangkut hasil panen, melipat daun tembakau hingga menata daun hasil rajangan untuk dijemur.” Ungkap Priyono dalam jumpa pers peluncuran bukunya.

Kehadiran pekerja anak di sektor pertanian tembakau dianggap sebagai perampasan terhadap hak anak ditengah gencar dan masifnya iklan, promosi dan sponsor rokok ternyata ada persoalan anak yang harus bekerja karena kemiskinan, putus sekolah dan eksploitasi ekonomi.

“Aksi pengendalian tembakau seringkali dibenturkan oleh pelaku industry tembakau dengan kepentingan petani tembakau dan tenaga kerja, sementara anak-anak yang terpaksa bekerja di sektor pertanian tembakau terus saja dibiarkan hak-haknya sebagai anak tercabik dan terkoyak-koyak oleh keserakahan” papar Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Aksi Nasional penghapusan bentuk terburuk pekerja anak dalam fase ke 5 tahun kedua 2010-2014 misalnya belum mampu menjawab permasalahan anak-anak yang bekerja di sektor pertanian tembakau. Anak-anak di sektor pertanian tembakau ini terus dibiarkan menderita, terpinggirkan dan putus sekolah hanya karena dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi keluarga.

Komnas Anak sebagai lembaga independen di bidang pemenuhan , promosi, dan perlindungan hak anak Indonesia mendesak pemerintah memberikan perhatian serius kepada anak yang bekerja di pertanian tembakau, mengingat bahwa tembakau sebagai zat adiktif dan dapat membahayakan kesehatan anak. Serta menjamin pemenuhan hak-hak anak yang selama ini terampas seperti hak mendapatkan pendidikan, bermain, mengakses informasi dan sebagainya.

Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi:

Indah Permata  : (021) 841-6159

Iklan