Awal tahun 2013 Indonesia disambut berbagai jenis bencana yang terjadi dimana-mana, banjir, gempa, angin, konflik sosial dan lain-lain.

Puluhan ribu anak-anak menjadi korban dan bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Pasal 59, 60, 61, 61 UU Perlindungan Anak nomor 23/2002 menyebut anak-anak ini sebagai Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), sedang UU Penanggulangan Bencana nomor 24/2007 anak-anak ini dikategorikan sebagai kelompok rentan (pasal 48, 55).

Karena kekhususan dan kerentanannya harusnya ada kebijakan penanganan dan perlindungan anak korban bencana secara khusus. Namun kenyataannya sampai sekarang kita belum memiliki standar khusus dalam menangani anak-anak ini.

Model pelayanan dan perlindungannya masih diandaikan seperti kelompok korban lainnya. AKibatnya justru pada praktek di lokasi bencana, anak-anak mengalami berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, tidak terpenuhi hak dasarnya seperti; makanan-minuman yang ramah anak, kesehatan, pendidikan, waktu luang untuk bermain dan waktu istirahat yang cukup.

Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak, mendesak;
1). Pemerintah segera membuat standar pelayanan khusus bagi anak korban bencana;
2). Merestrukturisasi Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia dengan menambah Unit/Desk Khusus Perlindungan Anak;
3). Memprioritaskan isu perlindungan anak sebagai program kerja strategis pada setiap tahun.

Jakarta, 23 Januari 2013.
Samsul Ridwan
Sekjen Komnas Perlindungan Anak

Iklan