Siaran Pers

Untuk Segera Diterbitkan

Jakarta, 28 Mei 2012, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)  bersama Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender dan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), menolak Intervensi industri rokok dalam bentuk apapun. Karena Intervensi   industri rokok[i]  telah membuat pemerintah Indonesia “tidak berdaya “. Karena itulah, hingga saat ini Indonesia  tidak memiliki kebijakan atau regulasi  pengendalian tembakau yang kuat untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Akibatnya, 163.923.599 anak-anak dan perempuan yang merupakan 68 % dari jumlah penduduk Indonesia[ii] berpotensi tidak mendapat perlindungan dan kepastian atas hak kesehatannya. Karena  anak[iii] dan perempuan[iv] merupakan kelompok rentan yang memiliki posisi tawar yang rendah dalam menghadapai taktik pemasaran industri rokok dan  para perokok aktif[v].

Dengan terus-menerus memperbaharui taktiknya, industri rokok menjadikan anak dan perempuan  sebagai targetnya dengan membangun image positif terhadap produknya, melalui iklan, promosi, sponsor dan kegiatan CSR. Industri rokok menerapkan strategi tertentu sesuai sasarannya, untuk  anak dan remaja, diasosiasikan dengan sikap kritis, bebas, setia kawan, keren, petualangan, macho dan pemberontakan. Sedangkan untuk perempuan diasosiasikan dengan langsing, trendy, glamour, mandiri, dan modern.

Karena itu tak heran kalau pada tahun 2010 BPOM mengawasi 26.410 iklan rokok, yang terdiri dari  6.586 iklan di media elektronik, 18.419 iklan media luar ruang dan 1.405 iklan di media cetak. Sementara itu Komnas PA memantau 1042 kegiatan yang disponsori industri rokok dan berbagai kegiatan CSR yang ditujukan kepada anak dan perempuan, seperti beasiswa dan  koperasi perempuan.[vi]

Situasi ini  meningkatkan jumlah perokok anak dan perempuan di Indonesia. Jumlah perokok aktif perempuan mengalami peningkatan 4 kali lipat, pada tahun 1995 ada 1,1 juta  perokok perempuan meningkat menjadi 4,8 juta pada tahun 2007. Sementara perokok anak usia 10 -14 tahun meningkat  6 kali lipat, pada tahun 1995 sejumlah 71.100 orang meningkat menjadi 426.200 pada tahun 2010.[vii]

Hal ini akan terus memprihatinkan, apabila pemerintah dan para pengambil kebijakan tidak segera melawan dan menolak intervensi industri rokok dalam penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat, maka anak-anak dan perempuan akan terus dikorbankan.

Sesungguhnya masyarakat mendukung agar pemerintah lebih berwibawa dan kuat dalam menghadapi intervensi industri rokok. Pada tanggal 22 Mei 2012, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengeluarkan : DEKLARASI JAKARTA https://komnaspa.wordpress.com/2012/05/23/deklarasi-jakarta/ , sebagai dukungan masyarakat kepada pemerintah untuk melindungi Kebijakan Kesehatan Publik dari intervensi industri rokok demi melindungi dan  menyelamatkan generasi mendatang.

Karena itu, sekali lagi melalui konferensi pers ini, Komnas Perlindungan Anak bersama Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender dan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), menyuarakan kembali dukungan kepada  pemerintah Indonesia dan para pengambil kebijakan agar:

  1.  Menolak segala bentuk intervensi industri rokok, karena industri rokok bukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kebijakan kesehatan publik. Dan tujuan industri rokok (meningkatkan penjualan rokok) bertentangan dengan tujuan kebijakan kesehatan publik, yaitu menurunkan konsumsi rokok.
  2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya adu domba antar kelompok masyarakat, antara misi perlindungan kesehatan dengan hak hidup petani tembakau
  3. Berpihak kepada hak kesehatan masyarakat, terutama anak dan perempuan yang merupakan kelompok rentan.
  4. Segera mengeluarkan regulasi yang memberi perlindungan bagi perempuan dan anak dari bahaya zat adiktif rokok.

 

Demikianlah press release ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

 

Hormat kami

 

Komisi Nasional Perlindungan Anak : Arist Merdeka Sirait, Seto Mulyadi

 

Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender  : Sri Pangastuti drg, mppm

 

Wanita Indonesia Tanpa Tembakau : Zeby Febrina



[i] Beberapa contoh intervensi industri rokok  di Indonesia :  hilangnya ayat 113 Pasal 2 UU Kesehatan, surat HM. Sampoerna ke DPR RI, permintaan industri rokok dilibatkan dalam pembahasan RPP, menggugat UU Kesehatan dan Peraturan Daerah tentang KTR, penggunaan petani sebagai front group, berbagai kegiatan tanggung jawab social perusahaan (CSR) dengan melibatkan pejabat dan instansi pemerintah.

[ii]Diolah dari data BPS 2010

[iii] “Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja..” (Laporan Peneliti Myron E. Johnson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Phillip Morris)

[iv] “  Laki-laki lebih menggambarkan dunia rokok masa lalu daripada pasar hari esok. Perempuan dan gadis remaja adalah yang kita tuju sebagai sasaran pasar hari esok” (Dokumen BAT No.AQ1121,400477642-655, )

[v] Analisis Promkes Kemenkes RI[v]  menunjukkan prevalensi perokok pasif di Indonesia sebesar 48,9% atau 97.560.002 penduduk, yaitu pada laki-laki 31,8% dan pada perempuan 66%. Prevalensi perokok pasif  pada balita sebesar 69,5%, pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 70,6%, dan pada 10-14 tahun sebesar 70,4-70,7%. Pada kelompok umur 15 tahun ke atas prevalensi perokok pasif pada perempuan tetap tinggi yaitu berkisar antara 68,8 %. Pada perempuan berstatus kawin prevalensi perokok pasif cukup tinggi pada yaitu 70,4%, juga pada yang berstatus belum kawin sebesar 66,9%, sedangkan pada yang berstatus cerai sebesar 40,6%. (http://www.promosikesehatan.com/?act=article&id=40)

[vi]  Taktik Industri rokok menggiring anak merokok : Hasil pemantauan iklan, promosi, sponsor dan kegiatan CSR industri rokok, Komnas Perlindungan Anak, 2012

[vii] Factsheet Konsumsi Rokok Meningkat, Rumah Tangga Termiskin Terjerat Dan Alternatif Solusinya, Lembaga Demografi, FE-UI

 

Iklan