Jakarta – Pada tahun 2012 ini, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ada enam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABDH) yang didampingi oleh Komnas PA dan Lembaga Perlindungan Anak sebagai perpanjangan tangan Komnas PA di daerah. Kasus yang terjadi di seperti Bali, Lampung, Sijunjung Sumatera Barat, NTT, Medan dan di Palu memperlihatkan belum berpihaknya hukum terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, ini dibuktikan dengan berakhirnya kasus-kasus anak berhadapan dnegan hukum di meja hijau.

“Kasus ini membuat Komisi III DPR RI tidak ada alasan lagi untuk segera mengesahkan RUU Peradilan Anak agar menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum dan Hakim untuk menerapkan restorative justice dalam penyelesaian ABDH,” kata Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat Testimoni AAL di Aula Komnas PA (11/01) kemarin.

Kenapa restorative justice ini menjadi penting karena di sana dihimpun bahwa kasus yang melibatkan anak bisa diselesaikan dengan mediasi dan tidak berujung di pengadilan. Arist mengharapkan aparat bisa membedakan kenakalan dan kejahatan. Kenakalan tidak dilakukan secara berulang sedangkan kejahatan bersifat otentik atau dilakukan secara berulang. Ia mencontohkan, Kasus AAL ini merupakan kasus kenakalan bukan kejahatan, dimana kejahatan memiliki unsur perbuatan berulang dan bisa memberi keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

“Jika hanya berupa kenakalan, maka sebuah keharusan jika kita menerapkan Restoratif Justice menangani ABDH, kecuali jika dikategorikan kejahatan, ada langkah lain yang bisa ditempuh, pemidanaan hanyalah jalan akhir” ujar Arist.

Restorasi itu ada beberapa langkah, antara lain ada saling memaafkan antara pelaku dan korban yang dimediasi oleh aparat hukum khususnya kepolisian yang mempunyai hak diskresi kepolisian.

“Setelah proses itu digelar pemulihan, pembinaan dan pemantauan kepada anak tersebut oleh aparat penegak hukum. Jika masih berulang maka upaya terakhir pemidanaan baru bisa ditempuh dengan catatan perbuatan berulang dan ada unsur memperkaya diri sendiri. Untuk itu, Polisi dan jaksa ramah anak pun menjadi sebuah keharusan agar penanganan kasus anak lebih responsif kepada anak,” tandas Arist.

Sebenaranya sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Menteri Sosial mengenai restorative justice. SKB tiga menteri tersebut telah termuat kesepakatan bahwa menangani kasus yang melibatkan anak tidak harus diajukan ke pengadilan, namun implementasinya dipertanyakan. (Pepin&Meli)

Iklan