Jakarta – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam Catatan Akhir Tahun 2011 ini menilai jika Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang Tua telah gagal melindungi anak dari tindak kekerasan.

Fakta ini diperkuat dari hasil analisa data-data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komnas PA, jika angka kekerasan pada tahun 2011 ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan. Dalam data yang dipaparkan oleh Sekretaris Jendral Komnas PA, Samsul Ridwan, Selasa (20/12) di Aula Komnas Anak, menunjukkan adanya peningkatan laporan atau pengaduan yang diterima oleh Divisi Pengaduan dan Advokasi Komnas Anak. Untuk jumlah pengaduan yang masuk peningkatannya mencapai 98 % pada tahun 2011 ini, yaitu 2.386 dari 1.234 laporan pada tahun 2010 silam. Begitu juga angka kasus kekerasan seksual meningkat menjadi 2.508 pada tahun 2011 sedangkan tahun 2010 sebanyak 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis.

Trend peningkatan pun terlihat pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2010 hanya 703 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 1.851 kasus, dimana 89,9 % dari kasus itu berujung pada pemidanaan anak. Begitu juga pada laporan yang berkaitan dengan bayi dibawah lima tahun (balita), semuanya mengalami trend kenaikan, baik itu laporan aborsi, pembuangan bayi oleh orang tuanya hingga penculikan bayi.

Di sisi lain, anak korban gizi buruk pun masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data yang dirilis dari Lembaga Perlindungan Anak di 33 provinsi menujukkan sekitar 10 Juta anak Indonesia kekurangan gizi dan 2 juta diantaranya menjadi korban gizi buruk. Hal ini bisa ditemui di Pulau Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Angka yang terlibat tawuran atau kekerasan di lingkungan sekolah pun meningkat dratis, dari hanya 128 kasus pada tahun 2010 menjadi 399 kasus pada tahun 2011 dan 82 orang meninggal dalam tawuran tersebut.

Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait secara tegas menyatakan jika Negara dan Pemerintah telah gagal menjalankan perannya dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan. Keyakinan ini diperkuat karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) yang bergerak pada daerah terpencil, masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan karena tidak mengetahui adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Hal ini membuktikan jika Negara telah gagal menjalankan perannya sebagai implementor UU Perlindungan Anak dan mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat,” tekan Arist seraya mengakui jika Organisasi Sosial dan masyarakat juga memberi kontribusi dalam kegagalan tersebut. “Olehnya, perlu sebuah kerja konkrit yang lebih keras untuk melindungi anak-anak kita. Kami Komnas Anak akan mengambil peran yang telah kami jalankan selama ini dengan merumuskan program yang lebih sistemik, bukan hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ tapi pada sosialisasi akan UU Perlindungan Anak dan kewajiban untuk anak dilindungi pada tahun 2012 mendatang,” tandas Arist lagi.

Di tempat yang sama, Wahyu Dhyatmika dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) DKI Jakarta mengapresiasi catatan akhir tahun yang dirilis oleh Komnas PA, namun Ia mengharapkan lebih menegaskan kerja-kerjanya dengan program yang lebih sistimatis dan tepat sasaran untuk perlindungan anak, bukan hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ saat kasus dilaporkan tapi lebih pada deteksi dini dan pencegahan berupa sosialisasi UU Perlindungan Anak hingga ke level grass root.

Samsul Ridwan selaku Sekjend mengapresiasi wacana yang berkembang seputar penyusunan data base angka kekerasan terhadap anak agar bisa dijadikan patokan data base untuk seluruh kalangan dengan melibatkan seluruh stake holder yang bergerak di bidang perlindungan anak. (pepin)

Iklan