Blog Komisi Nasional Perlindungan Anak

Pada bulan Januari  2014 Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan surat edaran Menteri Pendidikan Pendidikan no 0256/MPK.C/MK/2014 tentang LaRangan Merokok di Sekolah. Sebagai salah satu upaya  mengurangi dampak rokok terhadap gangguan kesehatan termasuk para pelajar, sekolah diharapakan dapat menjadi pencegah kebiasaan merokok di usia remaja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar DInas Pendidikan Provinsi dan DInas Pendidikan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Membuat auran larangan merokok di lingkungan sekolah (zero smoke environment) karena asap rokok dapat merusak kesehatan lingkungan. dengan alasan asap rokok yang menempel di baju, sofa, karpet, ataupunbenda-benda lain yang ad di lingkungan sekitar akan meninggalkan residu racun yang tidak baik apabila dihirup.
  2. Melakukan penolakan terhadap iklan, promosi dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan rokok dalam bentuk apapun untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, rokok menjadi tidak lazim berada di lingkungan sekolah (denormalisasi rokok). Kegiatan CSR dari perusahaan rokok sesungguhnya merupakan bentuk strategi memperluaas jaringan bisnis perusahaan rokok tersebut.
  3. Memberlakukan larangan adanya billboard, reklame, pamflet di lingkungan sekolah
  4. Membuat larangan menjual rokok di kantin, tokok, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah.
  5. Memasang tanda Bebas Asap Rokok/ daerah bebas rokok di lingkungan sekolah.

Demi meeujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 yang unggul dan berkarakter prima, kami harapkan edaran ini dapat dipedomani dan dilaksanakan di sekolah di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Muhammad Nuh

Image

Image

Terkait dengan bencana nasional yang melanda sebagian daerah di Indonesia, seperti banjir bandang di Manado – Sulawesi Utara, letusan gunung Sinabung – Sumatera Utara, demikian juga wilayah Jakarta dan Tangerang yang dikepung banjir, puluhan ribu masyarakat termasuk anak-anak dan Balita terpaksa mengungsi ditempat-tempat yang lebih aman, seperti Rumah Ibadah, gedung sekolah,  bantaran rel kereta api, maupun tenda-tenda darurat  yang disiapkan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan.

Untuk memberikan pertolongan kemanusiaan  dan solidaritas kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan balita korban Bencana Nasional yang menimpa negeri ini, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) sebagai lembaga independen di bidang pemenuhan dan perlindungan Anak di Indonesia, memohon uluran tangan, bantuan dan kesediaan masyarakat luas untuk memberikan bantuan berupa makanan tambahan untuk anak-anak, obat-obatan, multivitamin, perlengkapan mandi, susu siap minum, perlengkapan Balita, selimut, diapers bayi, untuk kami distribusikan kepada anak-anak dan balita korban bencana di beberapa wilayah di Indonesia.

Apapun bentuk bantuan saudara dengan senang hati akan kami salurkan dan distribusikan sesuai dengan kebutuhan demi meringankan beban masyarakat khususnya anak-anak dan balita korban banjir. Bantuan kemanusiaan tersebut dapat disalurkan di Posko Bantuan  Tanggap Darurat Bencana Nasional untuk kemanusiaan di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), yang beralamat di Jl. TB Simatupang No. 33 Pasar Rebo – Jakarta Timur. Telp : 021 – 8416157

Info lebih lanjut hubungi : Sdr. Andhika (0813.1551.8367)

Oleh: Samsul Ridwan Sekjen Komnas Anak

Setiap tanggal 20 Nov dunia internasional memperingati hari bersejarah bagi anak-anak. 64 tahun silam, tepatnya tgl 20 Nov 1959 Majelis Umum secara resmi mengajukan Deklarasi Hak-hak Anak yang akhirnya disahkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal yg sama th 1989. 191 negara menandatanganinya. Ini sejarah baru jaminan perlindungan hukum pemenuhan hak-hak anak scr internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani juga meratifikasi KHA tgl 2 Sep 1990, melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agt 1990 sehingga tahun ini kita sudah lebih dari 23. Sampai sejauhmana implementasi pemenuhan hak-hak anak?

Indonesia terikat secara politis dan yuridis atas seluruh isi KHA. Pemerintah/negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak PBB secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan2 yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tsb.

Pertanyaannya adalah, apa kira-kira laporan berkala pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB? Meskipun setiap laporan bisa diakses melalui web..namun benarkah yang dilaporkan? Misalnya tentang hak anak atas pendidikan, kesehatan, jaminan hidup, bebas dari eksploitasi, tinggal bersama orang tua/keluarga, bahkan hak anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan (baca: kekejaman)?

Lalu bagaimana sesungguhnya pembagian peran antar lembaga negara dlm pemenuhan hak-hak anak, bagaimana pembagian peran pemerintah pusat dg pemerintah daerah. Kok sepertinya kasus pelanggaran hak-hak anak setiap hari kian banyak dengan baragam bentuknya? Hari ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) memperingatinya dg menggelar refleksi dan catatan pelanggaran hak anak. Th 2013 hingga okt tercatat 2.792 kasus masuk laporan, 1.424 kasus kekerasan (52 persen kekerasan seksual anak). 229 tawuran antar pelajar, dll.

Persepsi tidak tepat terhadap anak menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekerasan baik fisik, psikhis maupun seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dalam laporan publik semester I (januari-juni 2013) menerima pengaduan kasus kekerasan pd anak sebanyak 1032 kasus, dengan rincian: kekerasan fisik 294 kasus (28 persen), kekerasan psikis 203 kasus (20 persen), kekerasan seksual 535 kasus (52 persen).

Data diatas hanya menggambarkan besaran kasus, karena data yang sesungguhnya tentu lebih banyak dari yg terlaporkan.

Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah dg tingkat kekerasan seksual pada anak relatif tinggi. ‘Dalam 5 hari terakhir ini saja, kami menerima pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak di Jateng lebih dari 10 korban, dengan modus yang bervariatif. Jika tidak ada perhatian serius dari pemprov/pemkab/pemkot di jateng akibatnya akan fatal bagi anak-anak di masa mendatang. Selama ini tindakan yang dilakukan sangat konservatif, formalis dan terkesan saling lempar antar para pihak yg semestinya bertanggung jawab. Kami sangat mengharapkan, pemerintah daerah segera melakukan tindakan kongkrit dan mengurangi forum2 rapat klasikal, pelatihan, yg hanya menguras biaya tanpa hasil.

Penanganan kasus kekerasan seksual pd anak tdk hanya cukup di sisi hilir saja dg melimpahkan pihak kepolisian, selain tidak tuntas terbukti tdk bisa menekan angka yg terus meningkat.

Program di sisi hulu sgt penting spt sosialisasi, kampanye, penguatan ketahanan keluarga, pendidikan sebaya dll. Hal ini tentu bukan kerja aparat penegak hukum, tapi pemerintah daerah, yg selama ini blm sadar bahwa mslh anak merupakan urusan wajib yg harus dilakukan oleh pemda sebgaimana mandat PP 38 tahun 2007.

Selamatkan anak-anak Jateng dari kekerasan seksual segera.

20120814115516648

Mudik merupakan tradisi yang tak dapat dilepaskan menjelang Lebaran terutama oleh warga yang tinggal di kota besar seperti Jakarta.

Namun, sayangnya tradisi mudik sering kali mengabaikan kenyamanan dan keamanan, terutama bagi anak yang diikutsertakan oleh keluarga.

Bahkan, jumlah anak yang menjadi korban saat mudik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA),  Pada musim mudik 2012 lalu saja tercatat lebih dari 20 anak yang menjadi korban kecelakaan.

“Anak yang jadi korban ada yang cacat atau bahkan karena kecelakaan. Belum lagi ada anak yang sakit atau hilang karena berdesak-desakan di terminal atau stasiun,” kata Sekjen Komnas PA,  Samsul Ridwan, di Jakarta, Senin (29/7).

Dikatakan, menjelang musim mudik pada 2013 ini, pemerintah harus mengevaluasi sejak dini dan menyediakan sebuah sistem sarana transportasi yang nyaman serta aman bagi anak.

Beberapa hal yang membuat musim mudik tidak ramah bagi anak karena sistem transportasi yg buruk, infrastruktur jalan rusak, rambu lalu lintas kurang, dan harga tiket yang mahal.

Selain itu, layanan kesehatan gratis dan tempat istirahat bagi pemudik pun masih terbilang minim. “Kalau menggunakan transportasi umum, ketidaknyamanan bagi anak sudah dirasakan sejak akan membeli tiket ataupun akan naik armada,” katanya.

Situasi saling berdesakan yang membuat anak tidak nyaman membuat para orangtua memilih menggunakan kendaraan pribadi, terutama roda dua untuk pulang ke kampung halamannya.

Namun, moda transportasi ini tidak juga membuat anak aman. Jumlah kecelakaan tertinggi justru dialami pemudik dengan sepeda motor. “Mereka menggunakan sepeda motor, biasanya di kendaraan itu dinaiki oleh istri dan anak-anak. Ini kan jelas berbahaya,” kata Ridwan.

Ridwan menyatakan, mudik yang ramah anak harus menjadi perhatian semua pihak, baik itu dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta unsur di tingkat provinsi maupun kota.

Dikatakan, pemerintah perlu menyediakan sarana dan sistem transportasi yang murah, layak dan ramah bagi anak.

“Tentu tidak hanya armada, tapi juga sarana pendukung seperti posko-posko di sejumlah titik perjalanan, terminal, stasiun, dimana anak menjadi prioritas. Ini demi mewujudkan mudik yang ramah anak,” tegas Ridwan.

sumber: http://www.suarapembaruan.com

Komnas Perlindungan Anak menilai Presiden SBY telah melakukan tindakan diskriminatif dengan mengadakan undangan terbuka sehari bersama Presiden kepada 12 anak sekolah. Sekjen Komnas Perlindungan Anak Samsul Ridwan mengatakan, undangan tersebut dapat melukai ribuan bahkan jutaan anak Indonesia lainnya. Undangan terbuka yang hanya dikhususkan kepada anak-anak sekolah sangat mengabaikan dan tidak memperhatikan kondisi anak-anak yang tidak mampu bersekolah.

“Catatan Komnas Anak pada semester pertama 2013 menemukan 2 juta anak Indonesia tdk bersekolah, 1 juta anak pertahun putus sekolah. Itu artinya program sehari bersama SBYjelas telah menutup kesempatan bagi anak-anak tersebut,”kata Samsul dalam keterangan pers yang diterima KBR68H.

Kata Samsul, sayembara tersebut dapat dikategorisasikan sebagai bentuk kecerobohan, tidak memahami regulasi dan secara terang-terangan mengabaikan entitas anak-anak yg tidak sekolah, diskriminatif serta bertentangan dengan asas dan prinsip perlindungan anak sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak no 23/2002.

Komnas Anak sangat menyayangkan kesalahan berjamaah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut  dan sekaligus mengingatkan agar panitia penyelenggara segera merevisinya agar kegiatan tersebut dapat lebih terbuka. Selain itu, juga bisa diikuti oleh seluruh anak-anak tanpa diskriminasi,  meskipun jumlahnya sangat terbatas yakni 12 anak.

”Kami juga mendorong pemerintah segera menghentikan semua program perlindungan anak yg bersifat diskriminatif, konyol dan dekoratif. Anak-anak butuh bukti bukan janji,tegasnya.

Undangan terbuka Presiden SBY kepada 12 anak Indonesia SD, SMP, SMA/SMU disampaikan pada saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2013 di gedung SMESCO. Panitia sudah melakukan  persiapan, misalnya pada akun twitter SBY Tahapan pendaftaran calon peserta juga sudah ditentukan resmi mulai 29 Juli -16 Agustus. Tanggung jawan diserahkan kepada Kemenedikbud dan KPPPA. Kegiatan sehari bersama  SBY ini sepertinya ingin menunjukkan kepeduliannya pada seluruh anak-anak Indonesia bersamaan peringatan HAN dan proklamasi 2013.

sumber: http://www.portalkbr.com

Dalam kegiatan perayaan Hari Anak Nasional 2013 di Bulan Suci Ramadhan 1434H dan menyambut Hari Raya Idul Fitri Komnas anak membuat gebrakan baru dalam kegiatannya, terutama dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.

Menjelang hari raya biasanya masyarakat kita antusias untuk berbelanja kebutuhan, mulai dari bahan makanan, kue-kue hingga pakaian untuk dikenakan di hari raya. Kebahagiaan hari raya dirasa kurang apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, khususnya bagi anak-anak. Anak-anak kita akan lebih terlihat ceria menyambut hari raya apabila mereka mempunyai sesuatu yang baru yg bisa mereka kenakan, terutama pakaian.

Bukan bermaksud untuk menjadikan “budaya baju baru” dalam perayaan hari raya, namun komnas anak hanya berupaya mengajak peran serta dan kepedulian masyarakat untuk membantu sesama khususnya anak-anak, terutama anak yang menjadi perhatian komnas anak yaitu anak marginal.

Dalam sambutannya, ketua umum Komnas Anak Bang Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa Komnas Anak selalu mengajak dan mengingatkan jika pemenuhan hak anak bukan tugas Komnas Anak semata, namun ini telah menjadi kewajiban masyarakat dan negara. Untuk itu dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam program kepedulian anak seperti yang dilakukan oleh Komnas Anak, akan menjadi awal perbaikan kesejahteraan anak-anak bangsa.

image

Masih dalam program SEDEKAH untuk ANAK BANGSA, Komnas Anak mengajak masyarakat yang ingin menyisihkan rezeki menjelang hari raya seperti THR atau bonus lain dapat menyalurkannya dalam kegiatan. THR sebesar Rp 250.000 akan didonasikan kepada 1 anak jalanan dan yatim untuk belanja pakaian lebaran. 

Acara belanja bersama mengajak 50 anak jalanan dan yatim, yang dihadiri artis, tokoh masyarakat dan masyarakat yang peduli kepada anak Indonesia. Dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2013, di Pejaten Village, Jakarta Selatan pada pukul 14-16 WIBB.

image

Masyarakat yang ingin berpartisipasi bisa datang langsung di acara ini dan mendampingi anak jalanan dan yatim untuk belanja bersamanya. Besaran donasi akan menentukan jumlah anak yang akan anda dampingi. 1 anak = Rp 250.000, 2 anak = Rp. 500.000 dan seterusnya.

Anak-anak akan ikut dalam kegiatan ini terlihat sangat ceria, apalagi ketika mereka bisa dekat dan dibelanjakan pakaian lebaran oleh artis ibukota yg biasanya mereka lihat dari media massa. Artis yg berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Wanda Hamidah yang merupakan salah satu komisioner Komnas Anak, Venna Melinda, Mulan Jameela. Tidak hanya artis senior, artis muda seperti Haykal Kamil, bintang sinetron cilik Rayyan dan Amel Carla ikut memberi keceriaan pada acara ini.

image

image

image

image

Komnas Anak berterima kasih kepada semua donatur dan pendukung acara ini yaitu. Yayasan Akur Kurnia , Yayasan Bina Mandiri, terutama Pejaten Village, Lippo Malls dan Matahari Departemen Store yang memiliki kepedulian yang sama untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 7.424 pengikut lainnya.